TERNATE — Aswar Salim dilantik oleh Ketua Umum FSP KEP SPSI pusat, R Abdullah, di Royal Resto Ternate, Senin (10/8). Usai menerima mandat kepemimpinan, ia langsung menegaskan prioritas kerjanya: memperluas jangkauan organisasi hingga ke tingkat kabupaten dan kota.
Pembentukan pengurus cabang dinilai krusial karena organisasi buruh berperan sebagai jembatan antara pekerja dan industri. Menurut Aswar, kehadiran serikat pekerja membuat hubungan industrial berjalan profesional dan menekan potensi konflik.
“Jika ada organisasi buruh maka bisa menjadikan hubungan antara kedua belah pihak menjadi baik, dan bahkan bisa memperkecil potensi konflik antara perusahaan dan para pekerja,” ungkapnya.
Politisi Partai Golkar itu menyoroti kebijakan upah yang selama ini hanya mengacu pada upah minimum kabupaten kota. Padahal, kondisi ekonomi dan biaya hidup di tiap daerah berbeda-beda.
Ia meminta Wakil Gubernur Malut, Sarbin Sehe, segera merealisasikan pembentukan Dewan Pengupahan. Lembaga ini dinilai mampu menjadi jaminan bagi buruh di seluruh sektor industri yang beroperasi di Maluku Utara.
“Pak Wagub kami minta agar dibentuk Dewan Pengupahan di setiap kabupaten kota, sebab selama ini hanya mengacu pada upah minimum yang ada. Sementara di setiap kabupaten kota itu berbeda,” tegasnya.
Aswar turut menyoroti aturan Tunjangan Akhir Kerja (TAK) dan Rencana Kebutuhan Barang (RKB) yang berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja massal. Ia menyebut skenario terburuk bisa berdampak pada ribuan karyawan di kawasan industri.
“Ada aturan TAK dan RKB yang berpotensi membuat PHK, misalnya di IWIP bisa mencapai 7-8 ribu karyawan, ini yang harus diperjuangkan,” ujarnya.
Menanggapi desakan tersebut, Wakil Gubernur Sarbin Sehe mengakui adanya ironi di daerahnya. Maluku Utara kaya akan sumber daya tambang, namun angka kemiskinan justru tertinggi di kabupaten kota yang memiliki kawasan industri.
“Kita butuh investor, sebab kita di Maluku Utara punya tambang, tapi yang jadi masalah adalah kesejahteraan buruh. Dan di setiap industri, masyarakat di situ hidup di bawah garis kemiskinan,” katanya.
Sarbin menyatakan permintaan pembentukan Dewan Pengupahan telah dikoordinasikan dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Maluku Utara untuk ditindaklanjuti. Ia memastikan pemerintah daerah akan mengawal persoalan ini agar tidak berlarut.