MALUKU UTARA — Isu bahwa kabinet bayangan disiapkan sebagai embrio kekuatan politik baru untuk Anies Baswedan ditepis tegas oleh Feri Amsari. Dalam podcast The Daily Buzz Okezone, Rabu (12/8/2026), Feri menegaskan arah gerakan ini bukan pada kontestasi elektoral lima tahun mendatang.
"Kami sedang tidak bergerak ke sana (Pilpres 2029). Kami sedang menggerakkan kesadaran publik luas," ujar Feri.
Pernyataan Feri sekaligus mematahkan argumen Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara yang hadir sebagai narasumber lain. Igor mengingatkan bahwa fenomena kabinet bayangan di Indonesia pada masa lalu tidak pernah lepas dari kepentingan partai politik.
Menurut Igor, format serupa berpotensi bertransformasi menjadi kekuatan politik baru apabila mendapat sokongan dari partai atau figur tertentu. Tanpa dukungan tersebut, ia meragukan kabinet bayangan akan dipandang serius oleh publik.
"Dukungan dari partai politik itu biar kabinet bayangan tidak 'ditertawakan' publik," kata Igor dalam kesempatan yang sama.
Feri menekankan bahwa pembentukan kabinet bayangan merupakan respons terhadap kebutuhan akan mekanisme kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Inisiatif ini lahir dari kalangan masyarakat sipil yang ingin menghadirkan tandingan narasi atas kebijakan-kebijakan strategis nasional.
Dalam struktur kabinet bayangan, Feri mengemban peran sebagai Menteri Sekretaris Negara. Ia menyebut seluruh jajaran yang terlibat berfokus pada kerja-kerja pengawasan kebijakan dan pendidikan politik warga, bukan pada agenda kekuasaan jangka pendek.
Wacana kabinet bayangan sendiri mengemuka di tengah dinamika politik nasional pasca-pemilu. Kehadirannya memicu perdebatan mengenai efektivitas oposisi di luar parlemen serta masa depan koalisi politik menjelang Pemilu 2029.
Meski telah dibantah, spekulasi mengenai keterkaitan kabinet bayangan dengan Anies Baswedan terus berputar di ruang publik. Nama Anies kerap dikaitkan dengan berbagai gerakan politik alternatif karena basis elektoralnya yang masih dianggap solid.
Namun Feri menegaskan bahwa tidak ada agenda personal ataupun kelompok dalam pembentukan kabinet bayangan. Ia mengajak publik untuk membaca inisiatif ini sebagai upaya kolektif memperkuat demokrasi dan partisipasi warga dalam mengawasi jalannya pemerintahan.