TALIABU — Ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino memaksa Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu bergerak cepat. Bukan hanya menyiapkan cadangan air, pemkab kini tengah memetakan wilayah mana saja yang paling berisiko mengalami kekeringan serta menyusun kalender tanam agar produktivitas pertanian tetap terjaga.
Langkah ini diambil setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat 73,8 persen wilayah Indonesia atau 516 Zona Musim telah memasuki musim kemarau. Distribusi curah hujan pada Dasarian III Juli 2026 juga didominasi kategori rendah, dengan 76,3 persen wilayah mengalami sifat hujan di bawah normal.
Pemetaan Wilayah dan Penguatan Sumber Air
Sekretaris Kabupaten Pulau Taliabu, Yosar Kardiat, mengatakan pemetaan menjadi langkah awal yang krusial. Dengan mengetahui titik-titik rawan, pemerintah bisa mengalokasikan bantuan air bersih secara tepat sasaran saat kemarau memuncak.
“Jadi, kita akan melakukan pemetaan wilayah yang berdampak dan petakan wilayah kalender, serta penguatan sumber daya air. Takutnya akan terjadi kekeringan, sehingga kita dapat memiliki cadangan air,” kata Yosar kepada Cermat, Kamis (13/8/2026).
Efisiensi Air dan Peran Penyuluh Pertanian
Selain infrastruktur, Pemkab Taliabu bakal menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya petani, agar penggunaan air lebih efisien. Kesadaran petani dinilai menjadi kunci utama menjaga produktivitas di tengah keterbatasan air.
“Sekarang, kita harus melakukan efisiensi air dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa kondisi kita saat ini lagi menghadapi musim El Nino atau musim kemarau panjang,” ujarnya.
Untuk mendukung petani di lapangan, pemkab juga akan memperkuat peran penyuluh pertanian. Para penyuluh diminta memiliki strategi pendampingan yang adaptif terhadap kondisi kering, bukan sekadar menjalankan program rutin.
“Kami juga akan memberikan penguatan-penguatan terhadap penyuluh untuk melakukan pendampingan dan mempunyai strategi dalam menghadapi musim kemarau,” tambah Yosar.
Satgas Siap Turun Jika Lahan Terdampak
Jika kemarau berkepanjangan dan mulai memicu gagal panen, Pemkab Taliabu tidak tinggal diam. Yosar memastikan pemerintah daerah akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang bertugas melakukan intervensi langsung di lapangan.
“Kalau ada petani yang terdampak, maka satgas yang mengintervensi langsung di lapangan. Karena ini bukan hanya kemarau panjang, melainkan efek yang ditimbulkan oleh lahan yang terdampak kekeringan,” jelasnya.
BMKG sebelumnya memperingatkan bahwa fenomena El Nino kuat dan Indian Ocean Dipole (IOD) positif menjadi faktor dominan berkurangnya suplai hujan di Indonesia. Kondisi kering ini diperkirakan masih berlanjut pada awal Agustus dan berpotensi meningkatkan risiko kekeringan meteorologis serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah, termasuk Maluku Utara.
